Jakarta - Jelang aksi demonstrasi
4 November 2016, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para ulama. Pesan damai nan
sejuk pun makin disuarakan usai pertemuan para ulama dengan Presiden Jokowi di
Istana Negara. Aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh sejumlah Ormas Islam yang
mengaku berada di payung Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia
(GNPF-MUI). Demo tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh
Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok).
Sehari setelah bertemu dengan
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jokowi mengundang sejumlah istana.
Hadir dalam pertemuan tersebut para pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah seperti
Ketua MUI Ma'Ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Ketua PP
Muhammadiyah Haedar Nashir. Jokowi pun didampingi pula oleh Menag Lukman Hakim
Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno.
"Saya mengundang para ulama
ke Istana. Silaturahim antara ulama terus kita jalin, kita pelihara dan kita
rawat, kita tingkatkan. Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian saya
kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat," ungkap
Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Setidaknya
ada 30 orang ulama yang diundang Jokowi ke Istana Negara. Soal demo sendiri,
presiden menyatakan itu adalah hak setiap warga negara. Hanya saja bukan berarti
harus memaksakan kehendak.
"Kami harap para ulama juga
berani ambil sikap tegas bahwa Islam dan Indonesia tak bisa dipertentangkan.
Saya ingin sampaikan soal upaya kita bersama-sama menjaga negara kita supaya
kesatuan kita tetap berdiri kokoh dan maju," ujar Jokowi.
Presiden juga menegaskan tidak
akan mengintervensi kasus Ahok terkait Surat Al Maidah 51. Jokowi pun menyatakan
siap turun tangan jika kasusnya tak tuntas. Usai pertemuan, para ulama
bersama-sama menyampaikan pesan perdamaian. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Maruf Amin mengimbau demonstrasi 4 November nanti berjalan damai dan tidak
anarkis.
"Kita sepakat dengan
Presiden bahwasannya demo itu tidak dilarang di negara demokrasi, tapi harus
sesuai dengan peraturan. Karena itu kita para ulama sepakat bahwa kita harus
menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi aturan-aturan, harus
dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul karimah, tidak boleh anarkis,
tidak boleh ada pengrusakan," kata Maruf Amin usai pertemuan di Kompleks
Istana Kepresidenan.
Para ulama juga mengimbau agar
demo selesai pada pukul 18.00 WIB seperti aturan yang sudah ada. Para ulama
sepakat untuk mengimbau para peserta unjuk rasa tidak mudah tersulut amarah,
terutama dari provokator.
"Kita ingatkan juga agar
tidak terprovokasi kalau ada hal-hal yang terjadi. Dilakukan santun, damai,
tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak terprovokasi. Kita tak
akan beri toleransi terhadap siapa saja yang akan pecah belah bangsa ini,"
tuturnya.
Sementara Ketua umum PP
Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau bagi yang akan demo agar berdemonstrasi
secara beradab. Muhammadiyah disebutnya tidak bisa mencegah kader atau
simpatisannya untuk berdemo.
"Kita imbau demo tetap
elegan, demokratis, berkeadaban dan harus terhindar dari suasana yang memancing
di air keruh. Tetap kedepankan aspirasi yang damai, toleran dan tidak boleh ada
potensi yang mengarah ke hal-hal yang tidak dinginkan dan ini tanggungg jawab
bersam," imbau Haedar. "Kita berharap khususnya warga Muhammadiyah
tidak membawa institusi organisasi dalam demo. Tapi pesan kita demo dengan
akhlak mulia," imbuhnya.
Menag Lukman Hakim yang ikut
dalam pertemuan mewanti-wanti kepada masyarakat untuk waspada terhadap
pihak-pihak ketiga yang menyusup dalam demonstrasi. Ia meminta agar massa yang
berunjuk rasa benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan.
"Harus waspada betul akan
adanya pihak ketiga untuk menggunakan kesempatan momentum ini dengan
agenda-agenda tertentu. Waspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo
seperti ini," pinta Lukman.
"Ini imbauan kewaspadaan
agar mereka yang berunjuk rasa itu lalu kemudian agendanya tidak dibajak pihak
lain atau pihak ketiga yang kemudian menunggangi," sambung politisi PPP
tersebut.
Polisi sendiri sudah menyiapkan
18 ribu personel untuk mengamankan demo pada Jumat (4/11) nanti. Menko Polhukam
Wiranto menegaskan bahwa demonstrasi Aksi Bela Islam II itu tidak dilarang.
Tapi, para pendemo diingatkan agar patuh pada aturan.
"Demo tanggal 4 tidak
dilarang karena menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi peraturannya jelas,
tiap 100 orang yang ada pimpin. Setelah pukul 18.00 WIB bubar karena aturannya
begitu sehingga tidak meresahkan masyarakat," tegas Wiranto pada
kesempatan yang sama.
Demikian berita yang disiarkan
oleh detiknews melalui websitenya, dan dishare ulang oleh Kompasmadura.
Tag :
nasional
0 Komentar untuk "Pesan Sejuk Istana Negara menjelang Aksi Demo 4 November 2016"