dibawah ini adalah makalah tentang Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). makalah tersebut sangat penting untuk kita ketahui bersama. khususnya mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan. semoga dengan di sharenya makalah ini akan menjadi manfat bagi orang banya. selamat membaca!
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Struktur organisasi BAN PT secara
eksternal terkait dalam hubungan dua institusi, yaitu Mendiknas dan Ditjen
Dikti. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (perintah UU dan
PP), Mendiknas “mendirikan” BAN PT. Sebagai pendiri, Mendiknas memiliki
kedudukan sebagai supra-struktur BAN PT dengan kewenangan untuk membentuk,
mengatur dan atau mengubah organisasi BAN PT.
Kedudukan BAN PT tetap berada
dibawah Mnteri dan sejajar dengan Ditjen yang ada disamping (neben). Pada masa yang akan dating, struktur
eksternal akan berubah seiring dengan kehadiran Badan Standar Nasional Pendidikan
(BNSP). Baik
BNSP maupun BAN PT memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai lembaga
nonstruktural yang dibentuk berdasarkan SK Mendikbud atau Permendiknas.
BNSPlah yang nantinya akan
menjabarkan standard mutu pada semua jenjang pendidikan, termasuk standard mutu
perguruan tinggi. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah BAN PT
merumuskan indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat peringkat,
serta melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi. Dengan demikian, secara
structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai pelaksana akreditasi
lapangan.
B.
Rumusan
Masalah
1.
Apa
Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT)?
2.
Bagaimana
Proses Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) di Stain Pamekasan?
3.
Apa
tujuan diadakannya Badan Akreditasi Nasional (BAN PT)?
C.
Tujuan
Penulisan
1.
Untuk
mengetahui struktur Organisasi dan Kemandirian
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
2.
Untuk
memahami proses Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) di Stain Pamekasan.
3.
Untuk
mengetahui tujuan diadakannya Badan Akreditasi Nasional (BAN PT).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN PT)
1.
Kebijakan tentang Organisasi BAN PT.
Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 1989) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
oleh PP No. 30/1990 tentang Perguruaan Tinggi adalah landasan hukum utama saat
berdirinya BAN-PT. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Mekdikbud dengan
kewenangannya mendirikan BAN PT pada 15 Desember 1994. Ada dua bentuk kebijakan
Menteri yang dikeluarkan saat itu, yaitu kebijakan terkait dengan bentuk
kelembagaan dan kebijakan tentang penetapan personalia pimpinan dan aggota BAN
Pt. Dua kebijakan Menteri terkait kelembagaan dan personalia pimpinan selalu
menjadi inti utama eksistensi BAN PT.[1]
Namun, dengan
keluarnya ketetapan UU No. 10/2004 terjadi perubahan bentuk baju hukumnya.
Kebijakan kelembagaaan BAN PT berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas) sedangkan pengangkatan personalia pimpinan masih tetap berbentuk
SK Menteri. Setelah lima kali kebijakan Menteri tentang regulasi BAN PT dibuat,
tidak banyak perbahan padaformat, desain, dan struktur organisasi. Perubahan
gradual justru terjadi pada tugas dan fungsi BAN PT, seiring dengan perbahan
dan perkembangan yang terjadi. Diluar organisasi inti BAN PT yang terdiri atas
pimpinan dan anggota terdapat organisasi pendukung kerja BAN PT, yaitu
secretariat. Pimpinan BAN PT dapat sepenuhnya mengatur format dan struktur
organisasi secretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan.
Sejak BAN PT berdiri, pimpinan dapat mengangkat seorang Kepala Sekretariat.
Namun, ketentuan Permendiknas 2005 menetapkan bahwa Kepala Sekretariat dijabat
rangkap oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Depdiknas.[2]
2. Struktur Organisasi BAN PT
Melalui stuktur
eksternal akan tergambar kerangka susunan yang menghubungkan BAN PT dengan
organisasi mitra kerjanya dalam jajaran lingkungannya. Struktur organisasi BAN
PT secara eksternal terkait dalam hubungan dua institusi, yaitu Mendiknas dan
Ditjen Dikti. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (perintah
UU dan PP), Mendiknas “mendirikan” BAN PT. Sebagai pendiri, Mendiknas memiliki
kedudukan sebagai supra-struktur BAN PT dengan kewenangan untuk membentuk,
mengatur dan atau mengubah organisasi BAN PT. Kedudukan BAN PT tetap berada
dibawah Menteri dan sejajar dengan Ditjen yang ada disamping (neben). Pada masa yang akan dating, struktur
eksternal akan berubah seiring dengan kehadiran Badan Standar Nasional
Pendidikan (BNSP). Dalam Permendiknas NO. 28/2015 tentang BAN PT Pasal 8
menyatakan BAN PT berfungsi; merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi
perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri, Menteri menetapkan kriteria
dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2/b) setelah memerhatikan
pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).[3]
Baik BNSP
maupun BAN PT memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai lembaga nonstruktural
yang dibentuk berdasarkan SK Mendikbud atau Permendiknas. BNSPlah yang nantinya
akan menjabarkan standard mutu pada semua jenjang pendidikan, termasuk standard
mutu perguruan tinggi. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah
BAN PT merumuskan indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat
peringkat, serta melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi. Dengan
demikian, secara structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai
pelaksana akreditasi lapangan.[4]
Ketentuan UU
sidiknas 2003 dan PP No. 19/2005 semakin menegaskan bahwa akreditasi adalah
suatu kewajiban pasti. Karena itu, kunci utama kebijakan Mendiknas tentang BAN
PT terletak pada kemampuan membangung struktur organisasi yang dapat mendorong
peningkatan pemohon akreditasi dan kemampuan BAN PT mengakomodasi dan
menyelesaikan permohonan tersebut. Untuk mengantisipasi ketentuan tersebut ke
depan, maka stuktur internal organisasi BAN PT harus semakin diperkuat dan
struktur eksternalnya semakin solid. Berikut perbaikan structural yang
dibutuhkan BAN PT ke depan.
1.
Merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan bagi Menteri dan
Ditjen Dikti membuat kebijakan yang memiliki daya imperatif bagi perguruan
tinggi untuk melakukan akreditasi.
2.
Meningkatnya
jumlah pemohon akreditasi, mengharuskan BAN PT memiliki struktur organisasi
internal yang kuat dan memiliki kapasitas kemampuan yang lebih berdaya untuk
menyelesaikan besaran jumlah pemohon akreditasi.
3.
Perlu
menghidupkan kembali Satuan Tugas BAN PT (Satgas) di tingkat wilayah, serta
memperkuat daya perintah BAN PT pusat dalam struktur internal organisasi.
Tujuannya untuk mendesentralisasi sebagian tugas dan fungsi BAN PT, terutama
dengan kendala luasnya persebaran perguruan tinggi di Indonesia, dan untuk
menyelesaikan besaran jumlah pemohon akreditasi.
4.
Menyederhanakan
struktur organisasi dan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi tim-tim
yang ada. Langkah yang dapat diambil, misalnya membubarkan Tim Asesor dan
mengintegrasikan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan Asesor kepada Tim
Ahli, Satgas wilayah, Panitia Ad-hoc, dan Sekretariat BAN PT.
5.
Kehadiran
BNSP dapat mengurangi beban kerja organisasi, karena standarisasi mutu telah
diambil alih oleh BNSP dan kerja BAN PT hanya menjabarkan standard lebih lanjut
menjadi instrument akreditasi. Karena itu, Tim Ahli harus kerja lebih focus dan
professional.[5]
B.
Hasil
Observasi, Proses Akreditasi (BAN PT) di STAIN Pamekasan.
Bapak Saiful Hadi memaparkan
bahwasanya akreditasi adalah menentukan penilaian atas kegiatan akademik yang
dilakukan oleh program studi yang berhubungan dengan standart mutu yang diatur
oleh peraturan pemerintah (PP Nomer 33 Tahun 2012 dan peraturan pemerintah yang
lainnya tentang pengelolaan pendidikan tinggi.
Menurut beliau, banyak aspek yang berhubungan
tentang akreditasi program studi kelembagaan pendidikan tinggi di STAIN
Pamekasan, terdiri dari 7 aspek standart, yaitu:
1.
Aspek
standart tentang visi, misi, tujuan dan program kelembagaan.
Pada standart
ini tercermin sebagai indentitas kelembagaan, sebagai profil program studi.
2.
Aspek
standart akreditasi.
Pada standart
akreditasi ini berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan kegiatan akademik
menyangkut aspek; pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian,
penelitian dan pengembangan.
3.
Aspek
standart SDM (Sumber Daya Manusia)
Pada aspek SDM
berhubungan dengan tenaga pendidikan yaitu dosen dan tenaga kependidikan
meliputi mutu tenaga pendidikan bahwasanya semua dosen diharuskan sudah
memiliki ijazah S2-S3, tenaga kependidikan memiliki sertifikat-sertifikat
keterampilan yang secara khusus sesuai dengan bidang tugas atau ijazah lanjut
sesuai dengan spesifikasi, seperti; sarjana laboratorium, sarjana perpustakaan,
dsb.
4.
Aspek
standart kemahasiswaan.
Pada aspek
standart kemahasiswaan ini yaitu tentang proses rekrutmen kemahasiswaan,
kebijakan, pembinaan dan pengembangan mahasiswa sampai pada kelulusan
mahasiswa.
5.
Aspek
standart kurikulum program studi.
Pada aspek
standart kurikulum program studi haruslah adaptif, progresif dan markatabel
sesuai dengan kepentingan stakeholders, baik pada dunia usaha ataupun dunia
industry (DUDI), atau kepentingan masyarakat secara luas pada semua level.
6.
Aspek
standart pembiayaan.
Pada aspek
standart pembiayaan ini harus sesuai dengan pembiayaan kelembagaan yang
diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah ataupun tarikan keuangan
dari mahasiswa yang digunakan untuk membiayai aktivitas pendidikan dan
pembelajaran mahasiswa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan institusi.
7.
Aspek
standart penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pada aspek
standart penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan
atau bersama-sama mehasiswa dalam rangka memperkuat atmosfir atau suasana
akademik dalam rangka peningkatan mutu akademik sebuah perguruan tinggi dalam
bentuk publikasi ilmiah, bentuk jurnal-jurnal ilmiah, seminar-seminar nasional
dan internasional.
Beliau juga memaparkan tentang
bagaimana cara atau langkah-langkah dalam proses akreditasi, yaitu;
1.
Program
studi mengajukan borang akreditasi ke BAN PT.
2.
BAN
PT melakukan DES Asesmen atas kecukupan borang yang telah diisi oleh program
studi.
3.
Menerima
visitasi yang dilakukan oleh asesor BAN PT terhadap keberadaan institusi atau
lembaga atas usulan boring akreditasi.
Proses memperoleh sertifikat ISO
atau sertifikat akreditasi yaitu sertifikat akreditasi diterbitkan setelah
visitasi dilakukan oleh asesor atas laporan asesor berikutnya pada dewan
majelis BAN PT sebagai penentu akhir siding majelis terhadap hasil visitasi
tadi. Sertifikat akreditasi dikirim oleh BAN PT pada lembaga pendidikan. LAM
atau lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh asosiasi yang dibentuk oleh
program studi seluruh Indonesia, saat ini yang ada baru LAM program studi
kesehatan, sedangkan yang lain masih dibawah naungan BAN PT.
Sekarang dalam program studi
tarbiyah dan syariah sudah terakreditasi, kecuali prodi-prodi baru. Isi borang
tersebut merupakan kumpulan-kumpulan deskripsi dari ketujuh aspek standart
diatas.
PP Nomer 33 Tahun 2012 tentang
program studi yang berhubungan dengan standard mutu yaitu;
1.
Program pendidikan
dilaksanakan melalui Program Studi.
2.
Program Studi
memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
3.
Program
Studi diselenggarakan atas
izin Menteri setelah memenuhi persyaratan
minimum akreditasi.
4.
Program Studi
dikelola oleh suatu
satuan unit pengelola yang ditetapkan
oleh Perguruan Tinggi.
5.
Program Studi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mendapatkan akreditasi
pada saat memperoleh
izin penyelenggaraan.
6.
Program Studi
wajib diakreditasi ulang
pada saat jangka waktu
akreditasinya berakhir.
7.
Program Studi
yang tidak diakreditasi
ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat
dicabut izinnya oleh Menteri.
8.
Ketentuan lebih
lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dan pencabutan
izin Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7)
diatur dalam Peraturan Mentri.[6]
Peraturan pemerintah yang lainnya
tentang pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu;
Pasal 21: Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:
a.
otonomi
Perguruan Tinggi;
b.
pola
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c.
tata
kelola Perguruan Tinggi; dan
d.
akuntabilitas
publik.[7]
Pasal 22: Otonomi Perguruan Tinggi
(1) Perguruan Tinggi
memiliki otonomi untuk
mengelola sendiri lembaganya sebagai
pusat penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi.
(2) Perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. PTN;
b.
PTN Badan Hukum; dan
c.
PTS.
(3) Otonomi Pengelolaan
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri
atas:
a. otonomi di
bidang akademik, yang
meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
1.
pendidikan;
2.
penelitian; dan
3.
pengabdian kepada masyarakat, sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
b. otonomi di
bidang nonakademik yang
meliputi penetapan norma dan kebijakan
operasional serta pelaksanaan:
1. organisasi;
2. keuangan;
3.
kemahasiswaan;
4.
ketenagaan; dan
5.
sarana prasarana, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.[8]
Pasal 23; Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:
a. bidang akademik:
1.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
a)
persyaratan akademik mahasiswa
yang akan diterima;
b)
kurikulum Program Studi;
c)
proses Pembelajaran;
d)
penilaian hasil belajar;
e)
persyaratan kelulusan; dan
f)
wisuda;
2.
penetapan norma, kebijakan
operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat; dan
b. bidang nonakademik:
1.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
a) rencana
strategis dan rencana
kerja tahunan;
dan
b) sistem penjaminan mutu internal;
2.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
a) membuat
perjanjian dengan pihak
ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
b) sistem
pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
3.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan
terdiri atas:
a)
kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b)
organisasi kemahasiswaan; dan
c)
pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan
ketenagaan terdiri atas:
a)
penugasan dan pembinaan
sumber daya manusia; dan
b)
penyusunan target kerja
dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan
sarana dan prasaranaterdiri atas:
a) penggunaan sarana dan prasarana;
b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]
Pasal 24; Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi:
(1) Kekayaan
awal PTN Badan
Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali
tanah. (2) Nilai kekayaan
awal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan. 3) Penatausahaan
pemisahan kekayaan negara
untuk ditempatkan menjadi kekayaan
awal PTN Badan Hukum
diselenggarakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan. (4) Tanah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibukukan dalam
neraca PTN Badan
Hukum dengan pengungkapan yang
memadai dalam catatan atas laporan keuangan.[10]
Pasal 25; Otonomi
pengelolaan pada PTS
diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. bidang akademik:
1. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan
akademik mahasiswa yang
akan diterima; b) pembukaan, perubahan,
dan penutupan Program Studi; c) kurikulum Program Studi; d) proses Pembelajaran; e) penilaian hasil belajar; f)
persyaratan kelulusan; dan g)
wisuda;
2. penetapan norma,
kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. bidang nonakademik:
1. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan operasional; b) struktur organisasi dan tata kerja; c) sistem
pengendalian dan pengawasan
internal; dan d) sistem
penjaminan mutu internal;
2. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan
keuangan terdiri atas: a)
perencanaan dan pengelolaan
anggaran jangka pendek dan jangka
panjang; b) tarif setiap jenis layanan
pendidikan; c) penerimaan, pembelanjaan,
dan pengelolaan uang; d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka
panjang; e) membuat perjanjian
dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan
Tinggi; f) memiliki utang dan piutang
jangka pendek dan jangka panjang; dan g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
3. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan
kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c)
pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
a) persyaratan dan
prosedur penerimaan sumber daya manusia; b) penugasan,
pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia; c) penyusunan
target kerja dan
jenjang karir sumber daya
manusia; dan d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri
atas: a) pemilikan sarana dan prasarana;
b) penggunaan sarana dan prasarana; c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan d) pemeliharaan sarana dan prasarana.[11]
Pasal 26; Otonomi Pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan
Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 27; Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
(1) Pola pengelolaan PTN:
a.
PTN dengan pola
pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
b.
PTN dengan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
c.
PTN sebagai badan hukum.
(2) Penetapan dan
perubahan pola pengelolaan
PTN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi
kinerja oleh Menteri
terhadap PTN.
(3) Penetapan PTN
dengan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum
dilakukan dengan penetapan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan atas usul Menteri.
(4) Penetapan PTN
Badan Hukum dilakukan
dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Evaluasi kinerja
terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan
oleh tim independen yang
dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(6) Ketentuan mengenai
kriteria dan prosedur
evaluasi kinerja terhadap PTN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
(7) Pola pengelolaan
PTS ditetapkan oleh
Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]
C. Tujuan Dan Manfaat Badan Akreditasi Nasional (BAN PT).
Akreditasi
institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara
komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas
penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi
institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau
pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai
mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang
terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan
para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang
disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan
divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi
perguruan tinggi.
BAN-PT
adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta
menetapkan status dan peringkat mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan
standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat
akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.
1.Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan
tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh
BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari
penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2.Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3.Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan
alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu institusi perguruan tinggi merupakan
cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran
atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan
oleh BAN-PT.[13]
BAB III
PENUTUP
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Struktur Organisasi dan Kemandirian
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah pertama, kebijakan
tentang pengelolaan pendidikan tinggi BAN PT, kedua, Struktur Organisasi BAN
PT. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah BAN PT merumuskan
indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat peringkat, serta
melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi. Dengan demikian, secara
structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai pelaksana akreditasi
lapangan.
Proses Badan Akreditasi Nasional
(BAN PT) di Stain Pamekasan banyak aspek yang berhubungan tentang akreditasi program studi
kelembagaan pendidikan tinggi di STAIN Pamekasan, terdiri dari 7 aspek
standart, yaitu: 1. Standard tentang visi misi, tujuan dan program kelembagaan,
2. Standar akreditasi, 3. Aspek standard SDM (Sumber Daya Manusia), 4. Aspek
standar kemahasiswaan, 5. Aspek Standar kurikulum program Studi, 6.aspek
standard Pembiayaan, 7. Aspek standard penelitian dan pengabdian masyarakat.
Tujuan dan manfaat BAN-PT yaitu memberikan
jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi
standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan
perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak
memenuhi standar.
B.
Saran
Diharapkan
kepada institusi atau Perguruan Tinggi Untuk menetapkan Badan akreditasi
Perguruan Tinggi atau BAN PT untuk lebih mecapai standar-standar ketujuh aspek
diatas agar dapat menjamin mutu dan kualitas dari perguruan tinggi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Saha,
Hanief, Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2008.
PP
Nomer 33 Tahun 2012 Tentang Standar Mutu
PP
Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pasal; 21-27
BAN-PT
Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011.
[1]
Hanief Saha, Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2008), hlm.61.
[2]
Ibid., hlm.62.
[3]
Ibid., hlm.63-64.
[4]
Ibid., hlm.65.
[5]
Ibid., hlm.71-72.
[6] PP
Nomer 33 Tahun 2012
[7] PP Pasal
21 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
[8] PP
Pasal 22 tentang Otonomi Perguruan Tinggi.
[9] PP
Pasal 24 tentang Otonomi Pengelolaan Pada PTN.
[10] PP Pasal
25 tentang Otonomi Pengelolaan pada PTN Badan Hukum
[11] PP
Pasal 26 tentang; Otonomi Pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
[12] PP Pasal 27 tentang
Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi.
[13] BAN-PT Naskah
Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011.
Tag :
pendidikan
0 Komentar untuk "Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)"